Besi Baja Prioritas Industri Tahun 2016 di Modern Cikande

Berdasarkan artikel dari Liputan6, November 2015, Pembangunan infrastruktur, konstruksi yang terus tumbuh, dan industri termasuk galangan kapal dan otomotif membutuhkan bahan baku baja. Kebutuhan baja kasar (crude steel) tercatat terus menanjak, dari 7,4 juta ton pada 2009 menjadi 12,7 Juta ton pada 2014.  guna memenuhi permintaan baja domestik dan menghindari ketergantungan yang tinggi terhadap baja impor, maka masih diperlukan banyak investasi di sektor baja.

"Hal ini diperlukan juga untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang diperkirakan sekitar Rp 5.000 triliun sampai dengan 2019 dan membutuhkan baja sekitar 17,5 Juta ton per tahun," ujar dia di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Industri besi dan baja juga menjadi salah satu industri prioritas lantaran merupakan bahan baku dasar bagi industri lainnya antara lain industri galangan kapal, industri di sektor migas, alat berat, otomotif, dan eletronika. Selain itu, industri besi dan baja adalah salah satu pendukung utama dalam rangka pembangunan infrastruktur di Indonesia antara lain jalan, bandara, pelabuhan, rel kereta api, dan beberapa fasilitas lainnya.

Dukungan dari pemerintah terhadap perkembangan industri baja pun dilakukan dengan membentuk kebijakan SNI Wajib untuk Produk besi baja, tata niaga impor besi atau baja, Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan inisiasi tindakan perdagangan (trade remedies).

"Dalam rangka pengembangan industri besi baja nasional pemerintah telah memberi fasilitas bagi investasi baru maupun perluasan industri berupa pemberian tax holiday dan tax allowance," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Perkembangan industri baja pun pada beberapa kawasan industri terlihat cukup mendominasi karena kebutuhannya seperti yang ada pada Kawasan Industri Modern Cikande. Perusahaan baja yang berlokasi pada kawasan industri ini pada tahun 2015 mencapai 36 perusahaan dengan total penggunaan lahan 106 ha.

Menurut Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan kepada Bisnis.com, November 2015, menyampaikan kondisi industri baja nasional menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Tercatat 352 perusahaan industri baja nasional yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi mampu menyerap 200.000 tenaga kerja dengan kapasitas produksi mencapai 14 juta ton per tahun. Pemerintah berharap pada tahun 2016 industri baja akan meningkat seiring dengan peningkatan industri, infrastruktur berdasarkan program-program pemerintah.

Fasilitas Lengkap Bagi Para Investor Modern Cikande

Sebuah wilayah yang didalamnya terdapat aktifitas terutama kegiatan ekonomi harus memiliki fasilitas-fasilitas pendukung yang lengkap. Fasilitas tersebut tidak hanya harus mendukung kebutuhan yang dimiliki untuk mensupport kegiatan bisnis saja tetapi juga harus mampu mensupport orang-orang yang berada didalamnya untuk tetap hidup layak sehingga memiliki kualitas hidup yang baik.

Pengelolaan serius terhadap fasilitas pendukung yang baik harus dikelola oleh pengembang yang bersangkutan dan memiliki pengalaman serta reputasi yang baik. Jika fasilitas dikelola dengan baik kenyamanan dan kebahagiaan orang-orang yang menetap di daerah tersebut akan terjaga. Salah satu kawasan industri yang tidak melupakan petingnya keberadaan fasilitas pendukung adalah Kawasan Industri Modern Cikande.

Kawasan Industri Modern Cikande memiliki total luas 2.175 Ha dan saat ini sedang membangun zona industri lainnya seluas 1.000 Ha. Kawasan ini memiliki fasilitas tinggal untuk para pekerja sudah memiliki 5.000 unit rumah untuk para pekerja dengan jarak menuju kawasan industri sejauh 4.5km. Disamping itu, sudah memiliki fasilitas pendukung lainnya seperti:

1. Pemadam Kebakaran

Merupakan fasilitas yang sangat penting dalam sebuah kawasan industri untuk memberikan rasa aman dari ancaman bahaya kebakaran.

2. Kantor Pos

Memberikan kemudahan bagi para penghuni kawasan industri dalam penggunaan layanan surat-menyurat.

3. Poliklinik 24 Jam

Fasilitas kesehatan di kawasan industri ini beroperasi 24 jam sehingga bisa memberikan layanan yang cepat tanggap jika ada karyawan atau pemilik pabrik yang membutuhkan layanan kesehatan.

4. Telepon Umum

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh para karyawan pabrik di lingkungan kawasan industri untuk berkomunikasi..

5. Kantor Polisi

Lingkungan yang aman merupakan salah satu faktor dalam memilih sebuah kawasan industri. Oleh sebab itu, kawasan industri Modern Cikande telah dilengkapi dengan fasilitas kantor polisi sehingga mengurangi risiko tindak kejahatan.

Dengan tersediannya fasilitas pendukung bagi para pekerja yang bekerja di kawasan industri hal ini akan meningkatkan kebahagiaan para pekerja. Komentar positif terkait Kawasan Industri Cikande diutarakan oleh Cargill Indonesia terkait fasilitas pendukung “Kebutuhan para karyawan juga terlengkapi dengan adanya area bagi pejalan kaki, rumah makan, minimarket, bank dan poliklinik 24 jam. Modern Cikande benar-benar merupakan kawasan industri yang ideal bagi pertumbuhan bisnis kami”. 

Kawasan Industri Cikande dapat solusi bagi perusahaan yang ini berkembang dan bertumbuh bersama para pekerjanya.

Potensi Ekonomi Kelas Menengah Indonesia Bagi Para Investor

Berdasarkan data yang diperoleh dari id.wikipedia.org secara geografis Indonesia memiliki 13.466 pulau. Dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016 dan menjadi negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Penduduk kelas menengah di Indonesia di Indonesia pun meningkat, pada tahun 2013 berdasarkan data yang dihimpun oleh kontan.co.id berdasarkan data yang ada 55% penduduk Indonesia merupakan kelas menengah yang mengeluarkan belanja antara US$2 hingga US$ 20 per hari.

Kelas menengah adalah istilah,yaitu kelas sosial ekonomi antara kelas pekerja dan kelas atas. Biasanya di dalam kelas menengah termasuk para profesional, pekerja terampil, dan manajemen bawah dan menengah.

Menghitung rentang pendapatan kelas menengah adalah hal yang sangat penting, karena pertumbuhan kelas menengah melambangkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. Kisaran pendapatan kelas menengah bervariasi dari satu ke tempat lain. Oleh karena itu faktor yang menentukan rentang pendapatan dari tempat tertentu harus dipertimbangkan.

Jika berdasar pada studi Bank Dunia kalangan kelas menengah ini terbagi dalam empat kelas. Pertama kelas menengah dengan pendapatan US$2-US$4 atau Rp2,6-5,2 juta per bulan (38,5 persen).

 Kedua, kelas menengah dengan pendapatan US$4-6 atau  Rp5,2 -7,8 juta perkapita perbulan (11,7 persen). Ketiga kelas menengah dengan pendapatan US$6-US$10 atau Rp7,8-13 juta perbulan  (5 persen) serta golongan menengah berpendapatan US$10-US$20 atau Rp13-26 juta perbulan (1,3 persen).

Berdasarkan survey McKinsey 45 juta orang Indonesia pada kontan.co.id berada di kelompok menengah. Berdasarkan Wakil Menteri Keuangan kala itu Mahendra Siregar, keunggulan yang perlu diperhatikan dari jumlah ini adalah Indonesia masih memiliki demografic dividend yang produktif lebih tinggi hingga 2040 mendatang.

Ini berbeda dengan dengan negara yang disebut engine society yang penduduk usia 65 tahun keatas telah mencapai 15% bahkan 20% seperti China dan AS. Jika kedepannya Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya di angka 5% hingga 7%  per tahun maka diperkirakan jumlah kelas menengah bisa mencapai 95 juta hingga 125 juta orang.

Peningkatan kelas menengah ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan perusahaan produk produk yang diminati oleh kalangan menengah di Indonesia. Beberapa inovasi menjadi perhatian para kalangan menengah ini karena berdasarkan data yang diperoleh oleh Litbang Kompas didapatkan bahwa kelas menengah ini cepat bosan dan membutuhkan inovasi yang terus menerus dari sebuah produk dan jasa. Hal ini dapat dijadikan peluang oleh perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada inovasi untuk berinvestasi di Indonesia.

Dengan peningkatan kelas menengah yang ada akan mempengaruhi kebutuhan konsumsi yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga perusahaan memerlukan tempat yang strategis yang mendukung lancarnya proses produksi. Indonesia sendiri sudah memiliki kawasan industri yang mampu mendukung perusahaan-perusahaan yang ingin memproduksi produk-produk yang inovatifnya di Indonesia. Kawasan Industri yang dimaksud adalah Kawasan Industri Modern Cikande, sebuah kawasan yang mampu mensupport produksi dan pabrik yang dimiliki oleh perusahaan. Kawasan Industri Cikande merupakan kawasan industri strategis yang berlokasi di provinsi Banten.

Pertumbuhan Positif Industri Elektronik 2016

Berdasarkan wawancara yang diperoleh jurnalasia.com Kementerian Perindustrian menyatakan tren pertumbuhan industri elektronika dalam negeri masih positif, meskipun kondisinya lesu. “Di dalam dan luar negeri terjadi penurunan permintaan alat-alat elektronika. Namun secara nilai, pertumbuhannya di Indonesia masih positif,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Haris Munandar di Jakarta.

Menurut data Kemenperin, industri elektronika dan telematika tumbuh rata-rata 2,5 persen sejak 2012 hingga 2015. Sementara nilai investasi industri elektronika dan telematika mencapai 6,6 miliar dollar AS pada 2015, di mana angka tersebut naik dibanding 2014 yang mencapai 5,9 miliar dollar AS.

Peningkatan tersebut berasal dari kontribusi besar produk elektronika konsumsi sebesar 2,4 miliar dollar AS, disusul produk telematika sebesar 5,5 juta dollar AS dan produk komponen sebesar 3,6 miliar dollar AS.

Di sisi lain, tenaga kerja di sektor ini juga bertambah sebanyak 499 orang pada 2015 atau naik dibandingkan tahun se­belumnya yang angkanya 488 orang. Dengan kondisi de­mikian, Haris optimistis inves­tasi maupun per­tumbuhan industri elektro_nika di dalam negeri akan terus tumbuh.

Disisi lain bisnis.com menangkap bahwa ada pertumbuhan di bidang indutri elektronika di Indonesia. Dinyatakan, nilai investasi pada industri elektronika dan telematika dinyatakan tumbuh hingga US$6,6 miliar pada 2015 naik dari US$5,9 miliar pada tahun sebelumnya. Ekspor elektronik masih cukup tinggi di angka US$ 9 miliar pada 2012-2015, bahkan pada 2012 mencapai US$ 11 miliar. Hal ini mengartikan Indonesia masih menarik untuk menjadi basis produksi industri elektronik.

Trennya tidak cukup gemilang tapi masih tumbuh 2,5%. Dari sisi investasi yang dibagi tiga kategori menjadi elektronika, telematika, dan komponen dari 2012-2015 masih tumbuh sekitar 25, kata Zakiyudin, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian dalam jumpa pers pada Jumat (5/2/2016).

Ke depannya, dengan sifat industri elektronik yang cepat berubah mengikuti perkembangan teknologi, Kemenperin mendorong perusahaan multinasional untuk memperkuat pengembangan penelitian dan pengembangan (R&D) di Indonesia.

Disamping itu, untuk meningkatkan kinerja industri pemerintah pun secara holistik terus mengupayakan beberapa kebijakan yang diperuntukan untuk mensupport kebutuhan investor atau pelaku industri. Langkah nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti kawasan industri pun dilakukan, hal ini diupayakan pemerintah agar tercipta iklim yang dapat mendukung tumbuhnya kegiatan industri di Indonesia.

Goalnya adalah Indonesia memiliki kawasan industri yang tidak terpusat hanya di pulau jawa saja. Beberapa kawasan industri besar seperti Kawasan Industri Modern Cikande pun mendapatkan perhatian dari pemerintah dan memperoleh pembangunan infrastruktur yang berupa pembangunan akses dan perbaikan jalan menuju kawasan industri ini.

Dampak Paket Kebijakan Ekonomi Indonesia

Pemerintah Jokowi memiliki beberapa paket kebijakan ekonomi yang  bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan iklim investasi yang ada di Indonesia. Paket kebijakan ekonomi ini secara langsung sudah memberikan dampak yaitu terjadi kerja sama perdagangan dan investasi antara pengusaha Eropa terutama  Inggris dengan pengusaha Indonesia senilai 10 miliar dolar AS atau setara dengan Rp130 triliun.

Seperti yang dilansir oleh antaranews.com "Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 11 Paket Kebijakan Ekonomi yang bertujuan membuat Indonesia menjadi negara yang lebih menarik bagi investasi asing," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong pada Siaran Pers Jumat, 22 April 2016.

Siaran Pers tersebut berlangsung saat Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa untuk melakukan pertemuan-pertemuan bilateral. Pada salah satu pertemuan di Indonesia-UK Business Forum lebih dari 300 pengusaha hadir, diantaranya perwakilan perusahaan besar Inggris, seperti Jardin Matheson, British Petroleum, HSBC, dan Glaxo Smith Kline.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan Thomas untuk menjelaskan prinsip Pemerintah Indonesia di bidang ekonomi, dan menjelaskan bahwa pola hubungan perdagangan internasional tidak lagi mengandalkan perang tarif dan standardisasi.

Walaupun begitu tetap ada kritik dari beberapa pengamat terkait paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah kritik terkait kebijakan bea masuk anti-dumping untuk mengendalikan impor, Direktur Institute Development of Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan kepada Kompas.com, "Anti-dumping itu sulit karena lama pembuktiannya. Kalau menengah tujuannya mengendalikan impor, justru yang harus dituju adalah penguatan industri substitusi impor,".

Meski mengkritik langkah kebijakan pemerintah, Enny masih melihat adanya satu langkah yang tepat yaitu pemberian tax allowance untuk perusahaan yang menginvestasi dividen di Indonesia, perusahaan yang ciptakan lapangan kerja, perusahaan yang berorientasi ekspor.

Kedepannya pemerintahan Jokowi akan mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi yang tentu saja bertujuan untuk memberikan dampak pada roda perekonomian Indonesia dan secara mikro akan mempermudah para investor untuk beroperasi di Indonesia atau berinvestasi di Indonesia.

Secara mikro fasilitas infrastruktur perekonomian seperti kawasan industri yang telah ada seperti Kawasan Industri Modern Cikande sebagai salah satu kawasan terbesar di Banten, Indonesia dipersiapkan untuk mampu menampung dan memfasilitasi tenant-tenant baru untuk beroperasi di Indonesia.

Iklim Investasi Indonesia di tahun 2016

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan recana-rencaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu saja diperlukan investor untuk menanamkan modal dan melakukan pembiayaan pada proyek-proyek yang akan dilakukan. Oleh karena itu pemerintah memiliki tujuan untuk memperbaiki iklim investasi yang ada di Indonesia agar investor asing bisa tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Indonesia dikenal dengan sumber daya melimpah sudah banyak perusahaan luar negeri menanamkan modalnya di Indonesia seperti pernyataan Moazzam Malik Duta Besar Inggris  dalam Forum Dialog Penyederhanaan Perizinan Usaha, (17/3/2016) seperti yang dituliskan oleh metroTVnews.com, Moazzam menyatakan bahwa "Ada banyak perusahaan Inggris yang terkenal seperti dibidang migas,
 financial services, juga dimanufacturing retail. Jadi perusahaan-perusahaan Inggris pasti siap untuk berinvesatsi ke Indonesia karena mereka tahu Indonesia sangat penting untuk masa depan perekonomian dunia, karena besar potensi dikawasan ini,"

hal ini bisa memberikan sinyal bagi pemerintah memang perlu iklim investasi yang baik untuk mendukung masuknya investor dikarenakan Indonesia sendiri memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

Untuk tahun 2016, iklim investasi Indonesia sudah dinilai baik oleh beberapa pihak salah satunya adalah pernyataan dari Presiden Direktur CIMB Niaga, yang diliput oleh wartaekonomi.co.id menyatakan bahwa "Dengan berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah, kami optimis Indonesia memiliki iklim investasi yang ramah bagi pelaku industri," dalam acara CIMB Niaga Economic Forum mengambil tema 2016: The Year of Investment.

Seperti yang dilansir liputan6.com pada liputannya kepada Sofyan Djalil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, salah satu paket kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tax allowance, untuk perusahaan yang mampu melakukan reinvestasi dengan hasil dividen. Perusahaan yang mampu ciptakan lapangan kerja dan perusahaan yang berorientasi  dan perusahaan yang investasi di research and development.
2. Kebijakan tentang Bea masuk anti dumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara thd produk impor yang unfair trade. Poin ini dalam rangka melindungi industri dalam negeri.
3. Pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan. Pemerintah putuskan bebas visa kepada 30 negara baru. Setelah Perpres jalan yang diperkirakan bulan depan, akan menjadi 45 negara ke RI untuk turis tanpa visa.
4. Kewajiban penggunaan biofuel sampai 15 persen dengan tujuan mengurangi impor solar cukup besar.
5. Penerapan LC (Letter of Credit) untuk produk SDA, seperti produk tambang, batubara, migas dan CPO.
6. Restrukturisasi perusahaan reasuransi domestik. Pemerintah sudah mulai dengan perkenalan reasuransi BUMN. Jadi dari 2 perusahaan, menjadi 1 perusahaan nasional.

Paket Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi akan berlangsung secara bertahap berdasarkan dari permasalahan yang akan ditemui baik yang sudah terjadi dan menyesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang Menengah.

Kebijakan ini tentu saja diharapkan akan memberikan dampak positif pada iklim investasi di Indonesia. Kedepannya iklim investasi yang bagus ini memberikan banyak peluang bagi berbagai kawasan industri yang akan dibangun oleh pemerintah maupun yang telah ada seperti Kawasan Industri Modern Cikande salah satu kawasan industri terbesar di Banten untuk memperoleh tenant-tenant baru dari para investor.

Secara makro tentu saja hal ini akan menambah laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Fokus Pembangunan Infrastruktur Serang

Fokus pembangunan infrastruktur pemerintah di periode masa pemerintahan Jokowi dieksekusi hingga tingkatan kabupaten. Salah satu kabupaten yang harus membangun adalah kabupaten Serang. Kabupaten Serang terletak di provinsi Banten. Seperti yang dikutip dalam halaman resmi pemerintahan Kabupaten Serang, Kabupaten Serang terletak di ujung Pulau Jawa bagian barat, adalah salah satu Kabupaten dari 4 Kabupaten dan 3 Kota di wilayah Provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang, Kota Tangsel.

Serang saat ini mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk menjadi bagian dari percepatan infrastruktur.K abupaten Serang pada tahun 2014 melalui Dinas Pekerjaan Umum menganggarkan dana Rp. 135 Miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan pada APBD murni 2014. Nilai anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Hatib Nawawi menjelaskan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp. 135 Miliar tersebut terbagi untuk pembangunan jalan Rp. 77 Miliar dan Jembatan Rp. 58 Miliar.
Hatib menjelaskan, anggaran Rp. 77 Miliar akan digunakan untuk pembangunan 60 paket ruas jalan, yakni ruas jalan Kabupaten Serang sebanyak 28 paket dengan nilai Rp. 48,5 Miliar dan ruas jalan desa sebanyak 32 paket dengan nilai Rp. 14,5 Miliar. Sedangkan pembangunan jembatan dialokasikan Rp. 58 Miliar untuk 8 paket.

Menurut Hatib, alokasi anggaran pembangunan jalan dan jembatan tahun ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp. 66,1 Miliar untuk membiayai 96 paket pembangunan jalan dan jembatan. Terdiri dari jalan Kabupaten 22 paket senilai Rp. 41,57 Miliar, jalan desa 58 paket senilai Rp. 27,13 Miliar dan jembatan 16 paket senilai Rp. 7,39 Miliar.
Meskipun dari segi nilai anggaran lebih besar, lanjut Hatib dari jumlah paketnya lebih sedikit. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas jalan, sebab jalan yang akan dibangun berkonstruksi beton (rabat beton) yang biayanya lebih mahal dari jalan biasa.

Pembangunan infrastruktur di Serang tentu saja akan mempengaruhi salah satu kawasan industri yang berada di kabupaten serang yaitu Kawasan Industri Modern Cikande. Tentu saja, kawasan industri ini akan memperoleh dampak ekonomi yang besar karena tertolong pembangunan infrastruktur yang berlangsung. Kawasan Industri Cikande akan bertambah nilai strategisnya akibat pembangun infrastruktur yang berlangsung di kabupaten Cikande